Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jayapura

Penulis

  • La Ode Wahab Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

DOI:

https://doi.org/10.55049/jeb.v14i2.117

Kata Kunci:

Evaluasi Kinerja, Kemampuan Keuangan Derah, Pendapatan Asli daerah, Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Pertumbuhan PAD, Kemampuan Keuangan

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan data time series, yaitu data realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Periode 2010-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2019 rata-rata rasio kemandirian daerah Kota Jayapura adalah sebesar 18,71%, nilai ini masuk dalam kriteria kurang. Tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 38,34%, nilai tersebut masuk dalam kriteria cukup. Hasil analisis mengenai tingkat desentralisasi fiscal pemerintah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 12,54%, nilai tersebut masuk dalam kategori kurang. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah Kota Jayapura tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 106,40% dan masuk dalam kriteria sangat efektif. Hasil analisis share dalam hal ini kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total belanja Kota Jayapura di atas, rata-rata nilai share selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 13,63% dan masuk dalam kategori rendah. Sedangkan hasil analisis analisis growth dalam hal ini pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2019 adalah sebesar 21,25% dan masuk dalam kategori rendah. Hasil perhitungan skala indeks kemampuan keuangan Kota Jayapura. tahun anggaran 2010-2019 menunjukkan angka 0,4312 atau 43,12%, nilai ini masuk dalam kategori cukup.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi. Pertama Salemba empat, Jakarta Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat Abdul, Halim. 2009. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi. Tiga. Jakarta. Penerbit Salemba Empat Afrizal. 2015. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Pertama. Cetakan kedua. RajaGrafindo Persada, Jakarta Bappenas, 2003. Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas TA-SRPP,. Jakarta Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga

Darminto dan Achmad Husaini. 2011. Pengaruh Debt to Equity Ratio, Ratio On Equity, Earning Per Share, dan Price Earning Ratio Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2011). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Brawijaya Husein Umar, 2003, Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta. : PT. Gramedia Pustaka

I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto, 2010, Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007, GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010

Ibnu Syamsi. 1986. Pokok Pokok Kebiaksanaan, Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pemangunan Tingkat Nasional. Jakarta: CV. Rajawali.

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

Keputuasan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penguruasan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah, serta Penyusunan Perhitungan APBD Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset,Yogyakarta

Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid, 2014, Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 , No. 2 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Muindro Renyowijoyo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Wancana Media. Nasir. 2006. Kajian tentang Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Malang. Jurnal Manajemen Usahawan. Hal 42. Nomor 06

Niken Marita Pratiwi, 2017, Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keungan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009

Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2013. Analisis Efektivitas, Efesiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009- 2013. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unibversitas Diponegoro. Semarang Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam. Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta

Shania Nur Chasanah, 2020, Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang, Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173

Sijabat, Mentari Yosephen, dkk. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Malang tahun anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 , No. 2.

Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tanggal 17 November 2000 Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001

Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam dalam Bisma dan Susanto (2010 Ulum, Ihyaul, 2009. Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris, Graha. Ilmu, Yogyakarta

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Wajong J., 1962, Administrasi Keuangan Daerah, Cetakan ke III, Jakarta, Penerbit Balai

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Unduhan

Diterbitkan

30-07-2022

Cara Mengutip

Abdul Wahab, L. O. (2022). Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jayapura. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 14(2), 30–44. https://doi.org/10.55049/jeb.v14i2.117

Terbitan

Bagian

JURNAL VOLUME 14 NOMOR 2 JULI 2022