Analisis Pengaruh Anggaran Rutin Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua

La Ode Abdul Wahab

doi:10.55049/jeb.v10i2.171

Penulis

La Ode Abdul Wahab Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

DOI:

https://doi.org/10.55049/jeb.v10i2.171

Kata Kunci:

Anggaran Rutin, Akuntabilitas Kinerja

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh anggaran rutin terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju dan sangat setuju atas indikator variabel anggaran rutin dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran rutin yang digunakan untuk administrasi umum, operasi, dan pemeliharaan, sudah dapat dikatakan baik. Begitu pula dengan variable akuntabilitas kinerja instansi, yang bakitan dengan akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari sisi kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dari Hasil penelitian yang penulis lakukan untuk menganalisis pengaruh variabel X dan Y dengan menggunakan analisa regresi linear sederhana dari variabel Anggaran rutin (X) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua (Y) menunjukkan bahwa variabel independen (X) mempunyai hubungan yang kuat terhadap variabel (Y). Sementara untuk pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) ditunjukkan melalui besarnya (R)2 = 0,625 atau 62,5 %, dimana pengaruh anggaran rutin sebesar 62,5% dan sisanya sebesar 37,5 dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji-t yang menyatakan bahwa (t-hitung) lebih besar dari (t-tabel). Penyataan ini membuktikan bahwa hipotesis (1) yang menyatakan bahwa anggaran rutin (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua diterima. Namun demikian anggaran rutin diharapkan mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran rutin diharapkan dapat mendorong efektivitas kinerja pemerintah daerah dan percepatan pembangunan.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

La Ode Abdul Wahab, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

La Ode Abdul Wahab merupakan Dosen Prodi Manajemen, STIE Port Numbay

Referensi

Abdul, Halim, (2001); Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Hal.21-32,YKPN, Yogyakarta.

---------------------, (2004), Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN.Yogyakarta.

__________ (2007). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah),Salemba Empat. Jakarta.

---------------------.(2012),Pengelolaan keuangan daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Bastian, Indra, (2001), Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE, UGM.

Cardiman, (2006), Strategi Alokasi Belanja Publik Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Tesis, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Diana Nova Lintong, dkk, (2017), Pengaruh Implementasi system Akuntansi, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kota Mobagu, Jurnal Accountability Volume 06, Nomor 01, 2017, 118-127

Darise, Nurlan. (2010). Akuntansi Keuangan Daerah, penerbit indeks, Jakarta

Djaali dan Muljono,P (2003), Pengukuran dalam Bidang Pendidikan, Grasindo, Jakarta

Ferdinand, Augusty, (2000), Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Teasis dan Disertasi Ilmu Manajemen, BP.Undip, Semarang.

Freeman, Robert (2004)Govermantal and Non profit Accounting-Theory and Practice. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ. Pentice Hall.

Ghozali, Imam. 2006.Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan PenerbitUniversitas Diponegoro, Semarang.

Indraswari Kusumaningrum, (2010), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Tesis, Universitas di Ponegoro.

Indriantoro dan Supomo, (1999), Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 pasal 6 ayat 2, format pengeluaran belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD) Kuncoro, Mudrajat, (2003), Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Bagaimana Meneliti & Menulis Skripsi dannTesis, Erlangga.

Mahsun, Mohamad. (2006). Pengukuran Kinerja sektor Publik. Yogyakarta. BP FE UGM.

Mardiasmo (2002),Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Th. I No.4 Juni 2002. Jakarta.

-------------------- (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi offset Yogyakarta.

---------------------- (2010), Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi Yogyakarta.

Meviana Susilowati (2012), Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Di Boyolali), Skripsi, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mulyadi, (2002). Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Nur Afrida, (2007), Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada pemerintah Kota Padang).

Nordiawan, Dedi. (2006), Akuntansi Sektor Publik.Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Retno Sundari, 2013, Analisis Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten), Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sugiyono (2012) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), CV. Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Daerah

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah