Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong
DOI:
https://doi.org/10.55049/7hbgb272Kata Kunci:
Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi, BPKAD Kota SorongAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data berupa analisis rasio keuangan dan regresi sederhana. Data diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong periode 2015–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP memberikan pengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari meningkatnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,88%, sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah dengan rata-rata 3,46%. Selain itu, efektivitas pengelolaan pajak daerah mencapai rata-rata 154,54% yang menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan cukup baik. Dengan diterapkannya SAP secara konsisten, laporan keuangan pemerintah daerah dapat disusun secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sehingga mendukung terwujudnya prinsip good governance di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
Unduhan
Referensi
Abdullah, Syukri. 2010. Telaah Reformasi Akuntansi Pemerintahan (Menuju Basis Akrual) dalam Mewujudkan Good Governance.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Cetakan Kedua. Jakarta: Erlangga.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2010. Jakarta: Departemen Keuangan.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi.
Jasa Konsultan Akuntansi – Laporan Keuangan Menurut PSAK
Jurnal.id – Jenis-Jenis Laporan Keuangan dalam Akuntansi
