ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, KETERGANTUNGAN DAERAH, DESENTRALISASI FISKAL DAN EFEKTIVITAS
DOI:
https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90Kata Kunci:
Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal, EfektivitasAbstrak
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura ditinjau dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Jayapura diukur dari rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jayapura selama tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang sedang yaitu 23,14%. Rasio ketergantungan menunjukkan bahwa selama tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu 83,10% artinya bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada dana yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Jayapura tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan derajat desentralisasi sebesar 16,82% termasuk dalam kategori kurang. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Jayapura belum sepenuhnya bisa mandiri menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah (PAD) untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang baik. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 103,35% termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura sangat efektif dalam merealisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Unduhan
Referensi
Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.
-----------2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta.
----------2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
----------2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
----------2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
Adi, Isbandi Rukminto. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. FISIP UI PRESS.
Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL - UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah
Bambang Riyanto. 2005, Dasar–Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta : YBPFE UGM
Bastian, Indra. 2004. Akuntansi Sektor Publiksuatu pengantar. Jakarta: Salemba Empat
----------2005, Akuntansi Sektor Publik.Jakarta: Penerbit Erlangga
----------2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir. 2006. Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. Jurnal Manajemen Usahawan. Hal 42. Nomor 06 Th XXXV Juni 2006. Lembaga Management FE-UI. Jakarta.
Husein, Umar, 2003, Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Lazira KS. 2016, Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Skripsi FE-Universitas Muhamadiah Sumatra Utara Medan.
Luigi Laurens Derosario Berwulo dkk, 2017, Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 17 No. 01 Tahun 2017.
Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
----------2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta : Andi
Nurkholis, 2006, Manajemen Berbasis Sekolah, Jakarta : Grasindo.
Rindang Arumdari, 2019. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Skripsi FEB-Universitas Muhamadiah Sumatra Utara Medan.
Rusli, 2018, Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura, Skripsi STIE Port Numbay, Jayapura.
Saragih, Juli Panglima, 2003. Desentraslisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Penerbit, Galia Indonesia, Jakarta.
Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua
UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah