ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

La Ode Abdul Wahab

doi:10.55049/jeb.v8i1.36

Penulis

La Ode Abdul Wahab Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

DOI:

https://doi.org/10.55049/jeb.v8i1.36

Kata Kunci:

Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Efektivitas, fisiensi

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang kinerja dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran 2010-2014.
Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan daerah.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura, diukur dari tingkat kemandirian daerah pada tahun anggaran 2010-2014 masuk dalam kriteria sangat kurang, dan tingkat ketergantungan daerah pada periode tersebut masuk dalam kriteria sangat tinggi dengan kriteria pola hubungan instruktif. Rasio desentralisasi fiskal masih sangat kurang, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010-2014 tergolong dalam katagori sangat efektif dengan rasio efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang sangat efisien. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura dalam hal ini tingkat kemandirian dan ketergantungan daerah serta tingkat desentralisasi fiscal dinilai baik jika pemerintah Kabupaten Jayapura sudah bisa menaikkan prosentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi di atas 40% terhadap dana perimbangan.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Azhar, Mhd Karya Satya, 2008. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah”, Tesis, Departemen Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan. Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura 2013 Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Salemba Empat, Jakarta. Bastian,Indra, 2004. Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah, BPFE , Yogyakarta. Erfa, Azhir, 2008. ”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Setelah Otonomi Khusus (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara)”, Skripsi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir, 2006. “Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang”, Jurnal Manajemen Usahawan, Nomor 06 Th XXXV Juni 2006, Lembaga Management FE-UI, Jakarta, hal 42. Halim, Abdul, 2001, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP–AMP YKPN Halim, Abdul, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat. Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat. Haryati, Sri, 2006. “Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 dan 2000-2001”, Skripsi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Husein Umar, 2003, Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta. : PT. Gramedia Pustaka Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta. Republik Indonesia 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Saragih, Juli Panglima, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Sedarmayanti, 2003. Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisisen Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Mandar Maju, Bandung. Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi (Konsep dan Strategi), Cetakan Pertama, Penerbit Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik

Wajong J., Administrasi Keuangan Daerah, Cetakan ke III, Jakarta, Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1998.