Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Jayapura
DOI:
https://doi.org/10.55049/6be0g514Kata Kunci:
Financial Statement Analysis, Trends, Performance Evaluation, Interpretation, Time SeriesAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah, menganalisis efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menilai efisiensi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura selama periode tahun 2020–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2020–2023, kinerja APBD Kabupaten Jayapura masih menghadapi permasalahan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah tergolong sangat rendah, dengan rasio kemandirian berada pada kisaran 9,0% hingga 14,0%, yang mengindikasikan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Efektivitas PAD juga menunjukkan kinerja yang belum optimal, dengan rasio efektivitas berada dalam rentang 73,2% hingga 88,3% dan sebagian besar dikategorikan tidak efektif, meskipun pada tahun 2022 capaian mendekati kategori cukup efektif. Sementara itu, efisiensi belanja daerah menunjukkan tren penurunan, dari kategori efisien pada tahun 2020 menjadi tidak efisien pada tahun 2022 dan 2023, dengan rasio efisiensi berkisar antara 78% hingga 100%. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal, optimalisasi PAD, serta perbaikan pengelolaan belanja daerah guna mendukung keberlanjutan keuangan dan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jayapura.
Unduhan
Referensi
Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah
Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Salemba Empat, Jakarta.
Bastian,Indra, 2004. Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah, BPFE , Yogyakarta.
Diah Argariny Patompo dan Victorya N. Untu, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2016, Jurnal EMBA Vol.7 No.4 Juli 2019, Hal. 3159 – 3168, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen, Universitas Sam Ratulangi Manado
Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir, 2006. “Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang”, Jurnal Manajemen Usahawan, Nomor 06 Th XXXV Juni 2006, Lembaga Management FE-UI, Jakarta, hal 42.
Halim, Abdul, 2001, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP–AMP YKPN
Halim, Abdul, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat.
Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat.
Haryati, Sri, 2006. “Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 dan 2000-2001”, Skripsi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Husein Umar, 2003, Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta. : PT. Gramedia Pustaka
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh, 2016, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, Ekombis Review, Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
Purnama Sari, Agus Baku, 2022, Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, Jurnal Mirai Management, Volume 7 Issue 2 (2022) Pages 395 - 406
Rahmawati, 2023, Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 1, Universitas Muhammadiyah Berau
Republik Indonesia 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Saragih, Juli Panglima, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sedarmayanti, 2003. Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisisen Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Mandar Maju, Bandung.
Serli Marwati, & Erny Pratiwi. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI, 6(2), 58–66.
Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta
Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi (Konsep dan Strategi), Cetakan Pertama, Penerbit Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik
Wajong J., Administrasi Keuangan Daerah, Cetakan ke III, Jakarta, Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1998.
