IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI PAPUA

Penulis

  • Melmambessy Moses Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
  • Wa Ariadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

DOI:

https://doi.org/10.55049/jeb.v8i1.44

Kata Kunci:

Prosedur, Pegawai, Sistem Jaringan, Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

Abstrak

Sistem SIMDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dapat menghindari penyimpangan, penyelewengan, karena dengan sistem yang telah terprogram menyebabkan data yang di input harus berdasarkan data yang seharusnya dan tidak semau masukan data dapat dilakukan sebab ada penolakan dari sistem didalam program. Proses terbitnya SP2D lebih cepat sesuai ketentuan 1 – 2 hari bahkan dapat diselesaikan 1 hari bahkan hanya beberapa jam antara 1 – 3 jam sudah bisa sampai ketangan yang berwewenang (bendaharawan atau rekanan). Hasil analisis menunjukkan (multiple R) yang diperoleh sebesar 0,182 atau 18,20%, dan F ratio sebesar 0,118 yang artinya bahwa Faktor-faktor pada Prosedur (X1), Pegawai (X2), dan Sistem Jaringan (X3), secara simultan berpengaruh terhadap keterlambatan Penerbitan SP2D. (Y) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Assets Daerah. Selanjutnya koefisien determinasi (R2) yang diperoleh sebesar 0,33 atau 33 % menunjukkan bahwa variabel dependen (Y); dijelaskan oleh variabel independen faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada tahap Prosedur (X1), Pegawai (X2), Sistem Jaringan (X3), sebesar 33,00 % sedangkan yang tidak dijelaskan sebesar 67,00 % (1 – 33,00%). Penyesuaian terhadap koefisien determinasi (adjusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,94 atau 94,00 %, menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen erhadap variabel dependen yang belum dimasukkan dalam model penelitian setelah disesuaikan menjadi 0,06%.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Abdul H. 2001, Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)”. Salemba Empat. Jakarta.

, Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah, UPP AMP YPKN: Yogyakarta Devas, N. 1989. Finansial Local Government in Indonesia. Center for Internasional Studies Ohio University, Ohio. Prasetya Edy Gede, 2004. Penyusunan Dana Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah .Penerbit Andi Yogyakarta.; Rahardjo Adisasmita, 2006, Manajemen Keuangan Daerah, fakultas Ekonomi UNHAS Makassar Arsyad Nurdjaman. 1991. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Rajawali Press. Jakarta. Simamora, H. 2002. Akuntansi, Basis Pengambilan Keputusan Bisnis. Jilid II. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah

Unduhan

Diterbitkan

17-09-2021

Cara Mengutip

Moses, M., & Ariadi, W. (2021). IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI PAPUA. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 8(1), 85–90. https://doi.org/10.55049/jeb.v8i1.44

Terbitan

Bagian

JURNAL VOLUME 8, NOMOR 1, JULI 2017