PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA JAYAPURA
DOI:
https://doi.org/10.55049/jeb.v11i2.266Kata Kunci:
Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Belanja DaerahAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum secara parsial dan simultan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Periode 2010-2019. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. Berdasarkan hasil uji simultan, diketahui bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap belanja daerah Kota Jayapura, yaitu sebesar 94,8%. Sedangkan sisanya sebesar 5,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Unduhan
Referensi
Abdul Halim dan Jamal A. Nasir. 2006. “Kajian tentang Keiangan Daerah Pemerintah Kota Malang”. Majalah Manajemen Usahawan Indonesia. No. 06/ Tahun XXXV
Abdul Halim, 2016, Manajemen Keuangan Sektor Publik.Penerbit Salemba • Empat, Jakarta
Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN
Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah. Edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat
Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
Abimanyu. 2005, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY. JAAI, Vol. 08, No. 2, pp.416-424
Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta
Awaniz, Berlian Nur.2011. PengaruhDana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karasidenan Pekalongan.Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang
Bastian, Indra. 2004. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar. Jakarta: Salemba. Empat
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
Erlina, 2008. Metodologi Peneltian Bisnis: Untuk Akuntansi dan. Manajemen,Edisi kedua, Cetakan Pertama, USU Press, Medan
Faridah Dwi Susilastuti, 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, I Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura)
Fuad, Zakaria, 2013, Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua). Jurnal Future, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
Indraningrum, Try. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah ). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman. Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah
Kuncoro, Mudrajat, 2007, Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta
Mardiasmo, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Edisi ketiga, Yogyakarta: Andi Offset
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah
Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan. Daerah
Saragih, Juli Panglima. 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA
Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI
Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana. Indonesia : Jakarta
Undang-Undang no. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah
Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Daerah
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah
Undang-Undang No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Undang-Undang No. 7 tahun 1982 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
