ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI PAPUA
DOI:
https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.131Kata Kunci:
Retribusi Jasa Usaha, Kontribusi, Potensi, Pendapatan Asli DaerahAbstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui danmenganalisiskontribusi penerimaan, pertumbuhan, tingkat efektifitas dan proyeksi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua. Lokasi penelitian adalah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kontribusi, pertumbuhan, efektifitas dan proyeksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Papua selama lima tahun terakhir adalah cukup berfluktuatif dengan rata-rataper tahun retribusi jasa usaha sebesar 49,70%. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi jasa usaha Provinsi Papua cenderung menurun dari tahun ke tahun dengan capaian rata-rata (-2,42%) per tahun. Rata-rata efektifitas pemungutan retribusi jasa usaha Provinsi Papua adalah sebesar 116,55%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi jasa usaha sudah berjalan secara efektif karena dalam setiap tahun anggaran angkanya melampaui 81%. Proyeksi potensi penerimaan retribusi jasa usaha berdasarkan tarif yang baru (Perda Nomor 18 Tahun 2016) akan mengalami peningkatan yang signifikan.
Unduhan
Referensi
Akbar, M. Aldrin. 2012. Pengaruh Penerimaan Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua. http://pengaruh-penerimaan-pemakaian-kekayaan-daerah-terhadap-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-provinsi-papua.html. Diakses 29 Mei 2017.
Fitra, Nia. 2011. Pengaruh Penerimaan Retribusi Parkir Tehadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.http://pengaruh-penerimaan-retribusi-parkir-tehadap-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-kota-palembang.html. Diakses 29 Mei 2017. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Jufrizen. 2013. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan.http://analisis-potensi-penerimaan-retribusi-parkir-pada-pusat-pusat-perbelanjaan-kota-medan.html. Diakses 12 Juni 2017. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Penerbit Erlangga. Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih.2000.Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang. Laporan Akhir Kerjasama, Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU Studi Ekonomi UG Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah.
Pratama, Mega Putri. 2014. Pengaruh Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di Kota Bandung). http://pengaruh-penerimaan-retribusi-parkir-terhadapp-peningkatan-pendapatan-asli-daerah.html. Diakses 29 Mei 2017.
Putra, Boby Fandhi. 2010. Analisis Tingkat Efektivitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Retribusi Golongan Jasa Usaha Tahun Anggaran 2007-2009. http://analisis-tingkat-efektivitas-pertumbuhan-dan-kontribusi-retribusi-golongan-jasa-usaha.html.Diakses 12 Juni 2017.
Rau, Andre. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon.http://implementasi-peraturan-daerah-tentang-retribusi-jasa-usaha-dalam-menunjang-pendapatan-asli-daerah-di-kota-tomohon.html. Diakses 12 Juni 2017. Rohimah, Riza. 2014. Pengaruh Retribusi Parkir, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjung Pinang. http://pengaruh-retribusi-parkir, retribusi-pengujian-kendaraan-bermotor-retribusi-izin-trayek-dan-retribusi-pelayanan-kepelabuhan-terhadap-pendapatan-asli-daerah-di-kota-tanjung-pinang.html.Diakses 29 Mei 2017. Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Edisi Kesatu) Penerbit Erlangga. Jakarta. Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta. Andi Offset. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Widodo, H.G Suseno T. 1990.Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia.Yogyakarta.Kanisius.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2022 RANY GRECSILIA, MELMAMBESSY MOSES, M. RIDWAN RUMASUKUN
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.