Analisis Dampak Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Per Kapita (Periode 2010-2021)
DOI:
https://doi.org/10.55049/5nj12853Kata Kunci:
Belanja Langsung (BLG), Belanja Tidak Langsung (BTL), Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Perkapita (YPK), Kemiskinan (MSK)Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besarnya dampak belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan di provinsi Papua baik dampak secara langsung maupun dampak tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Data penelitian menggunakan data time series periode 2010-2022. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan didapatkan nilai koefisien belanja langsung pada 29 kabupaten/kota sebesar -0,1147 dalam artian bahwa jika belanja langsung dinaikkan sebesar 1 % di masing-masing kabupaten/kota maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,1147 % pada masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua, nilai probabality sebesar 0,0002 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,002<0,05), mencermati hasil interpretasi diatas maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota se provinsi Papua didorong untuk meningkatkan belanja langsung sebab variabel endogen tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pengaruh belanja tidak langsung terhadap kemiskinan didapatkan nilai koefisien sebesar -0,048658 dalam artian bahwa jika belanja tidak langsung naik sebesar 1 % di masing-masing kabupaten/kota maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,048658 % pada masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua dengan tingkat probabilitas sebesar 0,2960 > 0,05 artinya bahwa belanja tidak langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah kabupaten/kota lebih memfokuskan belanja tidak langsung ke belanja Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sebesar - 0,2381 yang berarti bahwa jika belanja langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikkan 1%, maka rata-rata tingkat kemiskinan yang terjadi pada masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua akan mengalami penurunan sebesar 0,2381%. Pengaruh belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sebesar - 0,0609 yang berarti bahwa jika belanja tidak langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikkan 1%, maka rata-rata tingkat kemiskinan yang terjadi pada masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua akan mengalami penurunan sebesar 0,0609%.
Unduhan
Referensi
Anderson, R. dan Sundaresan, Structural Models and Reduced-Form Models in Credit Risk by the Yield ... PT Gramedia Pustaka Utama. file:///C:/Users/stieportnumbay/Downloads/S3-2016-306883 bibliography.pdf
Arsyad Lincolin, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta, BPFE-UGM.
Adisasmita Rahardjo, 2001, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Unhas Makassar
Badan Pusat Statistik, 2024, Provinsi Papua Dalam Angka Tahun, (berbagai tahun penerbitan, BPS Provinsi Papua.
Boediono, 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomis seri sinopsis, Edisi Pertama, Cetakan keenam, BPFE, Yogyakarta.
Davey, K.J, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, terjemahan, UI-Press.
Djojohadikusuma S, 1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
Edy Suandi Hamid, 1999, Peran dan Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian, Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol. XLXV No. 8
Ekawati, 2001, Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, UI-Press, Jakarta.
Gujarati, D.1999. Essential of Econometrics, McGraw-Hill.Inc. Second Edition, London.
Glasson, J, 1997, An Introduction to Regional Planning, London Hutchinson Education
Halim Abdul, 2008, Akuntansi Keuangan Daerah, cetakan ketiga, Salemba empat, Jakarta.
Hariadi Pramono, 2008, Jurnal Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah.
Herlambang, T., Sugiarto, Bastoro dan Said K, 2001. Ekonomi Makro ; Teori Analisis dan Kebijakan, Gramedia, Jakarta.
Hyman, David N, 1996, Public Finance : A Contemporary Aplication of Theory to Policy, The Dryden Press, Harcourt Brace College, Publisher.
Imam Ghozali, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Jhingan, ML, 1999, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, diterjemahkan oleh D.Guritno, Edisi ke Tujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Jones, BM, 1996, Local Government Financial Management, Hertfordshire : ICSA Publishing.
Kaldor, N, 1970, The Case for Regional Policies, Scotitish Journal of Political Economy,
Kisdarto, 2002, Capasity Building sebagai Prakondisi dan Langkah Strategis Bagi Perwujudan Otonomi Daerah Di Indonesia, PJKA Volume 3 No. 2 Yogyakarta
Kuznet, S, 1955, Economic Growth and Inequalities, American Economic Review Lee, Robert D and Ronald W Johnson, 1998, Public Budgeting System 6th Edition. AN Asper Publication Gaithering Maryland.
Lewis, J.W, 1969, The Social Limits of Political Charge dalam Modernization by Design, CH. Morse, e.a, Cornell University Press
Made Antara, 2006, Jurnal, Dampak Pengeluaran Pemerintah dan Wisatawan terhadap Kinerja Perekonomian Bali.
Mangkoesoebroto, Guritno. 1998. Ekonomi Publik, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.
Mankiw, N Gregory, 1997, Macroeconomics, Worth Publisher Inc, New York.
Miller, Stephen M and Frank Russek S. 1997. Fiscal Structure and Economic Growth at the State and Local Level, Public Finance Review, Vol. 25 No. 3, 213-237.
Mudradjad Kuncoro, 1997, Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan, Yogyakarta, YKPN
Muhyuddin, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2009, Analisis Korelasi Belanja Publik dan pertumbuhan ekonomi,
Musgrave, Richard A and Peggy B. Musgrave, 1989, Public Finance in Theory and Practice, Mc Graw-Hill
Myrdal, G, 1957, Economic Theory and Underdevelopment Regions, London
Nicholson, W, 1994. Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya, Rajawali Pers.
Nopirin, 1999. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro, BPFE, Yogyakarta.
Nordhous, 1996, Analisa Kebijaksanaan Publik, Penyadur Drs. Mudjahir Darwin, MSc, Cetakan Ketiga, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
Prawiro, 1999, Peranan Pengeluaran Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tesis MEP UGM Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).
Republik Indonesia, 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia, 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Robinson, 2002, Analisis SWOT Analisis Pengeluaran Pemerintah dengan Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21, PT. Gramedia Utama, Jakarta.
Sukirno Sadono, 2000, Makroekonomi Modern, PT. Raja Grafindo, Jakarta
Samuelson, P.A, dan Nordhaus, W, D, 1996. Makro Ekonomi, Edisi keempatbelas , alih bahasa Haris Munandar dkk, Erlangga, Jakarta.
Simandjuntak, DJ Isman, S, 1985, Persoalan Pokok Sehubungan dengan Hutang Luar Negeri Indonesia, Seminar di UAJ Yogyakarta
Singgih Santoso, 2000, SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional, Elex Media Komputindo
Siti Aisyah T Rahayu, 2000, Peranan Sektor Publik Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia, Tesis MEP UGM Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).
Sukanto Reksohadiprodjo, 2001, Kemampuan Aparatur Daerah : Kunci Utama, Prisma No.12
Syakhrosa, 2002, Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara, PT. Renika Cipta, Jakarta.
Reksoprayitno, Soediyono, 1997. Ekonomi Makro : Pengantar Analisis Pendapatan Nasional, Edisi Kelima, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
Tambunan, Tulus T.H, 2001, Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris, Jakarta, Ghalia, Indonesia.
Todaro, M.P. 1997. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, terjemahan, cetakan keempat, Jakarta, Ghalia, Indonesia.
