ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DI PROVINSI PAPUA
DOI:
https://doi.org/10.55049/jeb.v8i2.53Kata Kunci:
efektivitas, pajak daerah, pendapatan asli daerah, pajakAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak daerah di propinsi papua
Penelitian ini dilaksanakan di seluruh wilayah papua. .Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik melalui fasilitas internet. Estimasi, analisis dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan data tahunan dari tahun 2012-2016. Data dianalisis dengan metode efektivitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengetahui tingkat efektifitas peneriamaan pajak daerah ProvinsiPapua, Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah Provinsi Papua. Hasil penelitian ini, adalah Pertumbuhan penerimaan pajak daerah Provinsi Papua selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, baik target maupun realisasinya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 48,53% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sampai -6,32%. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2012-2016 penerimaan pajak daerah Provinsi Papua mengalami tingkat efektifitas yang sangat baik atau dengan kata lain pajak daerah Provinsi Papua 90% efektif. Dimana pada tahun 2014 merupakan pencapaian tertinggi sebesar 121,10% dan di tahun 2015 merupakan pencapaian yang terendah sebesar 83,64%.
Unduhan
Referensi
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua
Boediono, 1999 Teori Pertumbuhan Ekonomis seri synopsis, Edisi Pertama, Cetakan keenam, BPFE, Yogyakarta
Edy Suandi Hamid, 1999, Peran dan Intevensi Pemerintah dalam Perekonomian, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XLXV No. 8
Halim, 2007, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta 2007
Jhingan, M.L. 2004, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, dalam Guritno (penerjemah) PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kisdarto, 2002 Capasity Building sebagai Prakondisi dan Langkah Strategis Bagi Perwujudan Otonomi Daerah Di Indonesia, PJKA Volume 3 No. 2 Yokyakarta.
Kuznet, S, 1995, Economic Growth and Inequalities, American Economic Review Lee, Robert D and Ronald W Jonhson, 1998, Public Budgeting System 6th Edition. AN Asper Publication Gaithering Maryland.
Machfud Sidik, 2002, Simanjuntak Robert, B Raksaka Maki, dan Bambang Bridjonegoro, Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prospek di era Otonomi Daerah, Jakarta PN Kompas 2002
Machfud Sidik, 2002, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah,
Prawirosono, 1999, Peranan Pengeluaran Daerah Terhadap Peretumbuhan Ekonomi, MEP UGM Yogyakarta.
Rowan Jones, BM, 1992, Local Government Financial Management, Hertfordshire : ICSA Publishing.
Suparmoko, M, Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, PN Andi, Yogyakarta 2001
Suparmoko, M, Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, PN Andi, Yogyakarta 2001
Perundang-undangan
Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah
Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah
Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Jenis – Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Surat Keputusan (SK) MEntri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMEN) Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi.